NMAA News – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperkenalkan konsep Green Mobility sebagai kerangka kebijakan baru untuk menjawab tantangan sekaligus peluang dalam perkembangan teknologi otomotif yang kian pesat.
Pendekatan ini bertujuan mendorong terciptanya ekosistem industri otomotif nasional yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, berdaya saing, serta mendukung mobilitas berkelanjutan.
Konsep Green Mobility diumumkan dalam New Energy Vehicle Summit 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (6/5).
Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah siap mengakomodasi perkembangan teknologi otomotif melalui kebijakan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.
“Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui konsep Green Mobility. Kebijakan ini akan lebih adaptif dan sustain bagi industri otomotif nasional, terutama menjawab perkembangan pesat teknologi otomotif yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, mendukung mobilitas penduduk dan melindungi investasi otomotif yang telah ada di Indonesia selama ini,” ujar Agus.
Selain menyambut teknologi kendaraan terbaru seperti kendaraan listrik dan fuel cell hydrogen, kebijakan ini juga memberi perhatian terhadap investasi otomotif yang sudah lebih dulu ada di Indonesia.
Pemerintah sebelumnya telah mendukung industri kendaraan internal combustion engine (ICE) melalui insentif bagi program Low Cost Green Car (LCGC) serta pengembangan biofuel.
Langkah konkret lain yang telah dilakukan pemerintah antara lain pemberian insentif PPNBM DTP untuk kendaraan listrik, serta mendorong hilirisasi sumber daya alam demi mendukung industri baterai kendaraan. Untuk kendaraan hybrid dan kendaraan berbasis hidrogen, pemerintah juga menyiapkan dukungan kebijakan dan insentif serupa.
“Selain memfasilitasi teknologi otomotif terbaru, kami juga tetap akan melindungi investasi otomotif yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Prinsipnya, selama investasi industri otomotif lama atau baru tersebut menghasilkan produk otomotif lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi dan mendukung mobilitas masyarakat, maka akan kami fasilitasi melalui kebijakan Green Mobility,” tambah Agus.
Lebih lanjut, potensi pertumbuhan pasar otomotif domestik menjadi alasan kuat di balik strategi ini. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 99 unit per 1.000 orang penduduk, sementara negara ASEAN lain seperti Malaysia mencatat angka hingga 490 unit per 1.000 penduduk. Thailand bahkan mencapai 275 unit per 1.000 orang. Padahal, jumlah penduduk Indonesia tahun ini mencapai sekitar 281 juta jiwa.
Hal ini menjadi peluang besar bagi produsen otomotif dalam negeri untuk mengembangkan pasar, khususnya dengan produk-produk yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Konsep Green Mobility juga dikaitkan dengan target jangka panjang pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) sektor industri manufaktur pada 2050. Agus menyampaikan bahwa target ini bahkan dipercepat 10 tahun lebih awal dari komitmen pemerintah sebelumnya.
“Kami mengakselerasi target NZE di sektor industri manufaktur dapat tercapai pada tahun 2050 atau 10 tahun lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku industri, termasuk sektor otomotif. Alhamdulillah, mereka siap untuk mendukung tercapainya target NZE di sektor manufaktur tersebut,” tuturnya.
Melalui konsep Green Mobility, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara inovasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi industri otomotif nasional.
