NMAA News – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun yang diamankan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kontrak raksasa ini mencakup total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pick-Up dipasok Mahindra & Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terbagi menjadi 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Evita menekankan, proyek dengan nilai fantastis ini bukan sekadar soal logistik desa. “Dampaknya bukan hanya pada distribusi pangan, tapi juga pada struktur industri otomotif nasional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menegaskan dukungannya terhadap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menegaskan bahwa industri otomotif nasional mampu memproduksi hingga satu juta unit pick-up per tahun. “Secara volume, industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe 4×2,” tegas Evita.
Selain itu, Evita menyoroti pentingnya rasionalisasi spesifikasi teknis kendaraan. Tidak semua jalan desa membutuhkan 4×4. Menurutnya, kendaraan 4×2 produksi dalam negeri sudah cukup untuk mayoritas distribusi logistik desa. “Kalau ada wilayah ekstrem yang membutuhkan 4×4, harus dipetakan berbasis data riil. Biaya operasionalnya juga lebih tinggi,” jelasnya.
Evita juga menegaskan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai UU No. 3 Tahun 2014 dan Perpres No. 46 Tahun 2025. Produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen wajib diutamakan. Impor hanya diperbolehkan bila produk lokal tidak tersedia atau volumenya terbatas.
“Argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak ada,” tambahnya.
Terakhir, Evita menekankan bahwa proyek ini harus menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional, mendorong substitusi impor, dan sejalan dengan strategi industrialisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Pengadaan Rp 24,66 triliun untuk 105.000 pick-up ini pun menjadi sorotan publik: apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kendaraan impor, atau saatnya industri dalam negeri menunjukkan kapasitasnya?